Masa depan Suriah usai kejatuhan presiden Bashar al Assad masih menjadi spekulasi. Kondisi keamanan di Damaskus akan sulit diramalkan mengingat masih kuatnya tarik menarik kepentingan blok barat dan blok timur di sana.
Realitas terbaru di Suriah terbukti menguntungkan sejumlah pihak, namun juga mendatangkan kerugian bagi yang lainnya dan tidak ada penjelasan sederhana terkait hal itu, sebagaimana yang tidak pernah ada selama 13 tahun terakhir.
Kelompok pemberontak yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang meggulingkan rezim al-Assad, tentu memperoleh keuntungan yang belum pernah terlihat sejak perang saudara meletus di negara yang dilanda konflik sejak 2011.
Kronologis Kejatuhan Al Assad
Sebagaimana diberitakan, Rabu 27 November, HTS melancarkan serangan mendadak dari Idlib, yang menargetkan Aleppo. Hanya dalam waktu dua hari, militan menguasai Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah.
Esoknya HTS memasuki Homs, sebuah pusat industri dan kota yang menjadi simbol penting bagi pemberontakan Suriah. Dua hari berikutnya, HTS mencapai pinggiran ibu kota Suriah, Damaskus, dan terlibat baku tembak dengan pasukan pendukung pemerintah al-Assad.
Tidak sampai 24 jam Damaskus jatuh, menandai berakhirnya dinasti al-Assad di Suriah.
Tergulingnya dinasti al Assad yang memerintah Suriah selama 53 tahun dalam semalam mengejutkan rakyat Suriah dan pengamat.
Suriah diperintah oleh dinasti al-Assad sejak Hafez al-Assad berkuasa pada tahun 1971, yang memerintah negara Timur Tengah itu hingga kematiannya di tahun 2000.
Putranya, Bashar al Assad, kemudian mengambil alih kekuasaan hingga terguling pada Minggu 1 Desember, tepat di hari dirinya terbang ke Moskow usai memperoleh suaka politik dari negara pemimpin blok timur itu. Kremlin menyatakan pemberian suaka karena alasan kemanusiaan.
Siapa diuntungkan atau dirugikan dari realitas politik baru di Suriah?
Perang saudara Suriah, untuk semua maksud dan tujuan, merupakan fenomena dari konflik global yang terkonsentrasi di wilayah yang luasnya setengah ukuran Jerman.
Negara yang dilanda perang saudara berkepanjangan ini telah menjadi medan pertempuran bagi perang proksi oleh dua blok dominan: Barat yang dipimpin AS dan Timur yang dipimpin Rusia dan Iran. Pada tahun 2011, ketika pertempuran meletus di Suriah, ketegangan global dengan cepat mengingatkan kita pada era Perang Dingin.
Pada tahun 2014, Presiden AS Barack Obama dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan, membuat kesepakatan untuk “melatih dan memperlengkapi” oposisi moderat Suriah dalam perjuangan mereka melawan pemerintahan al Assad dan apa yang disebut sebagai ekstremis Islamic State (IS).
Namun, setelah mengalokasikan $500 juta, otoritas Washington kecewa atas keterlibatan mereka lantaran gagal melihat hasil positif apa pun dari tujuan yang hendak mereka capai.
Langkah Obama menghentikan program bantuan berdampak buruk pada hubungan bilateral antara Turki dan AS, karena Turki menganggap dukungan AS beralih kepada kelompok Satuan Perlindungan Rakyat (YPG) yang dipimpin Kurdi sebagai ancaman eksistensial karena kelompok tersebut dianggap dekat dengan Partai Pekerja Kurdistan yang telah melancarkan perang gerilya selama 40 tahun melawan negara Turki.
Ketika “pemberontak moderat” gagal membuat kemajuan signifikan melawan ISIS, AS terus memberikan persenjataan dan intelijen kepada YPG, yang kemudian mengubah namanya menjadi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dalam upaya untuk mempengaruhi opini publik Turki.
Perubahan nama itu tidak berhasil, dan militer Turki mengorganisir beberapa serangan ke Suriah terhadap pasukan SDF dan IS, mendirikan zona penyangga di perbatasan.
Dengan pasukan SDF yang didukung serangan udara pimpinan AS terbukti berkontribusi dalam menumpas ISIS. Ada sekitar empat wilayah kendali yang saling terkait di Suriah: wilayah yang dikuasai militer Turki di utara, wilayah yang dikuasai SDF di timur laut, Idlib dan wilayah sekitarnya di bawah kendali pemberontak yang kehilangan dukungan AS tetapi tetap mempertahankan dukungan Turki, dan pemerintahan al Assad yang menguasai ibu kota Damaskus, serta benteng minoritas Alawi di Latakia dan Tartous.
Lewat Rusia dan Iran, yang sangat mendukung pemerintahan al-Assad di wilayah tersebut dengan serangan udara dan milisi Syiah, orang kuat yang kini digulingkan itu berhasil mempertahankan tahtanya selama lebih dari satu dekade.
Sejumlah pengamat menyebut, salah satu faktor kunci jatuhnya pemerintahan al-Assad adalah konflik Ukraina.
Konsentrasi Rusia yang sepenuhnya dalam kecamuk perang dengan Ukraina selama hampir tiga tahun, mengakibatkan sumber daya militer yang dibutuhkan rezim al Assad tidak dapat diberikan oleh Presiden Putin.
Di pantai Mediterania Suriah, tempat pangkalan angkatan laut penting Rusia di Tartous berada, kini berada di bawah kendali oposisi. Belum diketahui apakah Kremlin akan mampu mempertahankan pengaruh militernya di negara yang telah diinvestasikannya selama beberapa dekade.
Kantor berita resmi Rusia TASS melaporkan pada hari Senin bahwa pasukan oposisi tidak berencana untuk menyerang pangkalan tersebut dan bahwa operasi Moskow terus berlanjut seperti biasa.
Pendukung utama pemerintahan al-Assad lainnya, Iran, juga setali tiga uang, karena sedang terlibat dalam banyak konflik di beberapa wilayah, termasuk mendukung militan Hizbullah di Lebanon dan berbagai kelompok Syiah di Irak dan Yaman.
Perang Israel di Gaza dan Lebanon juga semakin membebani kemampuan Iran. Jatuhnya al-Assad dapat disebut sebagai pukulan telak bagi apa yang disebut Iran sebagai “Poros Perlawanan,” yang ditujukan untuk melawan pengaruh Israel dan Barat di wilayah tersebut.
Sementara itu di Tel Aviv, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merespons positif atas kondisi perang Suriah. Pada sebuah video yang ia publikasikan pada hari Minggu, Netanyahu menyebut penggulingan al-Assad sebagai ‘akibat langsung dari tindakan Israel di wilayah tersebut’ dan memuji rakyat Suriah karena telah menggulingkannya.
Tergulingnya al-Assad bisa jadi bermanfaat untuk Tel Aviv mengingat perseteruan Israel dengan Iran, dan tampaknya Israel lebih memihak kelompok HTS yang kini berkuasa di Suriah.
Namun, HTS pada hakikatnya adalah perubahan nama dari Jabhat al-Nusra, yang merupakan cabang dari al-Qaeda itu sendiri dan dikenal karena penentangannya terhadap keberadaan Negara Israel.
Di sisi lain, Turki muncul sebagai pemenang dari penggulingan al-Assad. Meskipun Ankara menganggap HTS sebagai kelompok teroris, pernyataan Erdoğan dan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan menunjukkan bahwa pemerintah Turki menyambut baik berakhirnya kekuasaan al-Assad.
Pemerintah Turki secara terbuka mendukung Tentara Nasional Suriah (SNA) di Suriah utara dalam perangnya melawan pasukan al-Assad dan SDF, jadi tidak berlebihan jika berasumsi bahwa Turki akan bergerak untuk memperkuat hubungannya dengan pemerintah Suriah yang baru.
Turki akan memiliki pengaruh besar terhadap Suriah berkat pertentangan selama 13 tahun terhadap al-Assad, dikurangi enam bulan terakhir di mana Erdoğan berupaya berdamai dengan rezim di Damaskus, yang ditolak oleh pemimpin Suriah terguling itu saat itu.
Masih belum jelas apakah AS akan menang atau kalah dari realitas baru di Timur Tengah.
Di atas kertas, memang tampak bahwa pengaruh Rusia yang menyusut di Suriah akan menguntungkan AS. Tetapi sisi sebaliknya adalah bahwa Israel mungkin menghadapi permusuhan dari HTS. Pemerintah garis keras Netanyahu dengan cepat mengambil alih zona penyangga antara Dataran Tinggi Golan dan Suriah setelah pasukan al-Assad meninggalkan posisi mereka karena prospek tersebut.
Mengingat bahwa AS menganggap keamanan Israel sebagai salah satu prioritas utamanya, rasanya mustahil presiden AS terpilih Donald Trump akan mengabaikan Suriah setelah al Assad digulingkan. (Fad)
