JALAFILES, Palu – Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi melayangkan kritik atas usulan vasektomi (dimandulkan) menjadi syarat mendapatkan bantuan sosial (bansos). Fahrur meminta agar usulan itu dipertimbangkan secara serius dan dikaji kembali.
Fahrur menyatakan, sangat disayangkan dan memprihatinkan apabila masyarakat miskin harus menjalani vasektomi hanya karena bansos.
“Ini menyedihkan. Bagaimana orang miskin harus dimandulkan, sesuatu yang saya kira harus dinilai kembali secara logis,” ujarnya, sebagaimana dilansir Kompas.com.
Ia menilai, pilihan vasektomi guna menekan tingginya tingkat kelahiran di kalangan masyarakat ekonomi lemah bukan solusi bijak. Bagi Fahrur, penggunaan alat kontrasepsi sudah cukup bila memang hal itu diperlukan.
“Saya kira ber-KB sudah cukup, tidak harus dipaksakan vasektomi,” ujarnya.
Lebih jauh dikatakan, selain karena pertimbangan kemanusiaan, penerapan vasektomi harus melewati kajian hukum agama. Sebab, sebagian ulama mengeluarkan fatwa bahwa vasektomi adalah tindakan yang diharamkan dalam konteks syariat Islam.
“Pemerintah tidak boleh melakukan pemaksaan vasektomi karena itu berkaitan dengan hukum halal atau haram yang dihormati bagi keyakinan setiap warga negara Indonesia,” kata Fahrur.
Secara terpisah, merespons usulan itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan tidak ada syarat vasektomi bagi penerima bansos.
“Enggak ada, enggak ada. Enggak syarat itu,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2025).
Ketua Umum PKB itu menyatakan, setiap orang tidak boleh membuat aturan sendiri terkait syarat penerimaan bansos.
“Tidak boleh bikin aturan sendiri,” imbuh Cak Imin, panggilan akrabnya.
Kritik juga dilancarkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pria yang kerap dipanggil Gus Ipul menyebut, tidak seharusnya vasektomi dipaksakan untuk menjadi menerima bansos.
Menurutnya, kebijakan sosial seperti bansos tidak dapat disertai dengan syarat-syarat yang memberatkan, apalagi sampai memaksa.
“Kalau maksa, ya nggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” ucap Gus Ipul sebagaimana dikutip dari Kompas.com
Di bagian lain, penggiat pendidikan Firdaus Arifin menilai, usulan vasektomi sebagai syarat menerima bansos menunjukkan determinasi negara yang terlalu jauh mengatur hak-hak dasar rakyatnya, dan itu adalah bentuk pengendalian.
“Ini bukan soal efisiensi. Ini soal pengendalian. Soal tubuh rakyat kecil yang dijadikan titik tekan dari program sosial,” tulis Firdaus dalam artikelnya.
Menurutnya, lewat kebijakan vasektomi itu, negara tidak hanya mengatur apa yang boleh dimiliki rakyat tapi siapa yang boleh dilahirkan.
Bagi Firdaus, persoalan kemiskinan bukan sekadar persoalan struktural, tapi juga moral. Problemnya, lanjut Firdaus, moral itu diukur oleh negara, ditentukan oleh elite.
“Apa yang terjadi pada demokrasi ketika bantuan sosial dikaitkan dengan sterilitas? Apakah rakyat miskin hanya layak dibantu jika mereka tunduk? Jika mereka menyerahkan tubuhnya?” tanya Firdaus
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi sebagai syarat utama.
Ia menilai langkah vasektomi bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil. (Fad)
