JALAFILES, Palu – Anggota DPRD Kota Palu H Nanang tampaknya tak ingin menutupi soal serapan aspirasi warga yang bisa diakomodir lewat dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Saat menggelar reses di Huntap Tondo, Selasa (21/10/2025) malam, H Nanang buka-bukaan soal besaran dana Pokir anggota DPRD Palu dan bagaimana mekanisme penggunaannya.
“Hari ini, kami anggota DPRD diberikan dana Pokir 1 milyar,” ujarnya membuka reses.
Dikatakan, dana sebesar Rp 1 milyar itu merupakan hak yang diberikan selama satu tahun dalam bentuk program yang melekat di OPD Pemerintah Kota Palu.
Kendati nilainya tidak sedikit, namun menurut Nanang, besaran dana tersebut relatif kecil bila melihat tingkat kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Apalagi, bila kebutuhan itu menyangkut pembangunan infrastruktur seperti jalan atau drainase.
“Bayangkan, kalau jalan kita aspal pakai Pokir kurang lebih 100 meter, itu kurang lebih 400 juta. Bagaimana kalau 2 sampai 3 jalan, itu berarti 1,2 milyar. Naupu Pokir (habis dana Pokir),” jelasnya.
Karenanya, melalui keterbatasan yang ada, dirinya harus mampu mengatur peruntukkan dana Pokir agar betul-betul efektif dan berdampak secara luas. Ditambah lagi, wilayah Kecamatan Mantikulore dan Palu Timur, sebagai Dapil dirinya, meliputi wilayah yang relatif luas. Sehingga, penjaringan aspirasi warga harus mengedepankan azas pemerataan dan keadilan.
Nanang bahkan mengaku, selama hampir 11 tahun ia menjadi anggota DPRD, akses jalan yang berdampingan dengan tempat tinggalnya belum sekalipun tersentuh aspal.
Bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan ia tak ingin menimbulkan preseden buruk dan terkesan hanya mendahulukan pihak-pihak tertentu.
Namun, ia juga tak menampik bahwa warga disekitar kediamannya merupakan bagian dari konstituennya yang juga perlu disentuh. Mau tak mau perhatiannya juga sesekali diarahkan ke sana.
“Mohon maaf, saya minta kepada komiu (anda) semua kali ini izinkan saya untuk memprioritaskan dulu pengaspalan jalan di sana,” pintanya.
Menurutnya, penting untuk menjelaskan kepada warga terkait dana Pokir tersebut. Ia tak ingin memaksakan diri mengumbar janji kepada konstituennya akan mengakomodir semua aspirasi yang disampaikan, namun pada akhirnya hanya akan mengecewakan.
Ia juga mengingatkan, mekanisme penjaringan aspirasi, mulai dari reses sampai tindaklanjut realisasinya harus mengikuti ketentuan, sehingga dibutuhkan waktu dalam proses pelaksanaannya.
Kendati begitu, Nanang menyebut reses merupakan kegiatan penting dan tidak sekadar formalitas, sebab lebih efisien digunakan sebagai wadah menyampaikan aspirasi dibanding, misalnya, musrembang.
Bagi politisi PKB tersebut, bisa membantu meringankan berbagai hal di masyarakat sesuai kemampuan yang ia miliki, menjadi kebahagiaan tersendiri. Ia berprinsip, meski bantuan itu kecil tapi kongkrit.
Seperti, misalnya, Nanang menyediakan foto copy gratis bagi pelajar dan mahasiswa yang kesulitan keuangan. Ia juga mengaku tak pernah malu untuk terus menerus bertamu ke Rektor Untad hanya untuk meminta pihak Untad memberikan prioritas kepada calon mahasiswa lokal dan memberikan keringanan selama proses perkuliahan berlangsung.
Bahkan, kepada 43 warga lokal yang telah diangkat menjadi PPPK di Untad, ia menekankan agar bisa berkontribusi, baik itu lewat penyampaian informasi masuk perguruan, bantuan beasiswa, bantuan KIP maupun lainnya.
Dikesempatan itu, Nanang menyediakan diri untuk mendampingi Lurah Tondo guna memfasilitasi penggunaan lahan tidur di Huntap Tondo agar bisa digunakan sebagai lapangan sepakbola.
Ia juga merespons cepat atas permintaan terhadap kebutuhan bohlam atau mata lampu serta meminta warga untuk tidak segan menyampaikan padanya terkait dokumen kependudukan.
Dalam kegiatan reses di Huntap Tondo itu, sejumlah perwakilan OPD Pemkot Palu turut hadir mendampingi H Nanang. (Fad
