JALAFILES, Palu – Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Marselinus meminta Gubernur Anwar Hafid untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata. Marselinus menyatakan manajemen Undata layak dirombak mengingat kinerja yang ditunjukkan masih mengecewakan.
Pernyataan Marselinus itu muncul setelah dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Undata, Selasa (23/9/2025), guna melihat langsung kegiatan layanan kesehatan yang banyak dikeluhkan.
Ia mengaku geram, ketika mendapatkan fakta bahwa sumber daya layanan yang diberikan ke pasien, baik itu fasilitas maupun tenaga medis, jauh dari kesan melayani orang sakit.
“Kami melihat pasien bawa kipas angin sendiri. Ada bagian wc yang buntu, pintu rusak, pegangan tangga rusak, atap plafon sudah bocor, bagaimana pelayanan kesehatan bisa maksimal kalau seperti ini,” kesalnya.
Marselinus heran, RSUD Undata yang berpredikat sebagai rumah sakit rujukan utama provinsi tak ubahnya seperti rumah sakit kecil minim fasilitas.
“Masak rumah sakit rujukan, rumah sakit yang dianggap besar di Sulawesi Tengah, pasien bawa kipas angin. Ada alasan karena lagi pembangunan. Jadi, kalau pembangunan satu tahun, bangun sebelah, berarti satu tahun masyarakat merasakan siksa untuk dirawat di rumah sakit,” ujar Marselinus dengan nada tinggi.
Politisi Perindo itu berharap gubernur memberi perhatian serius soal kondisi yang ada di Undata. Baik itu sarana yang tidak layak maupun rendahnya kinerja manajemen. Ia meminta evaluasi secepatnya dilakukan mengingat hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak serta hak mendapatkan kesehatan yang layak dan nyaman.
“Saya berharap, gubernur dan wakil gubernur untuk merombak manajemen. Saya pikir, segera diubah, jangan lagi menunggu siapa-siapa, atau ada oknum yang memasang dia punya disitu. Segera, kasihan masyarakat kita. Kenapa masyarakat hari ini marah besar, karena itu, kita tidak memberikan pelayanan kesehatan terbaik,” ujarnya.
Terpisah, Direktur RSUD Undata Palu drg Herry Mulyadi mengakui memang benar bahwa Gubernur Anwar telah menyampaikan bahwa pasien sudah tidak diperkenankan menggunakan kipas angin di ruang perawatan. Namun, Herry mengatakan, perubahan atas kondisi itu membutuhkan waktu dan dilakukan secara bertahap.
Herry berdalih, sejumlah ruang perawatan yang berstandar layak dalan proses pembangunan. Ia mengatakan, pihaknya sendiri menginginkan agar Undata secepatnya memiliki fasilitas yang optimal, hanya semua berpulang pada proses dan mekanisme penganggaran
“Begini, jadi betul pak Gub bilang tidak ada pakai kipas angin. Ini kan berproses, kan membuat sesuatu harus pakai anggaran. Sudah ada anggaran cuman tidak mungkin langsung semua. Kami sudah usulkan kemarin 50 unit AC, sudah masuk usulan,” jelas Herry.
Dikatakan, RSUD Undata sesungguhnya telah memiliki blue print perencanaan, namun eksekusi terhadap dokumen perencanaan didasarkan pada prinsip-prinsip prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
“Rumah sakit itu punya perencanaan akan tetapi kami melakukan pembenahan sesuai dengan kemampuan anggaran, tidak bisa kita langsung mau sulap. Kami prioritas yang mana dahulu dibenahi. Kita tidak bisa perbaiki semua karena pelayanan jalan terus. Saya tahu banyak kekurangan, saya tidak pernah sampaikan sempurna,” urai drg Herry kembali.
Menjawab adanya desakan untuk perombakan manajemen, Herry menyebut hal itu sah-sah saja. Dia pribadi tidak mempermasalahkan bila memang diperlukan perombakan. Baginya, keputusan itu sepenuhnya ada pada gubernur.
“Tidak apa-apa kalau mau dirombak manajemen. Kalau misalnya jelek, tidak ada masalah. Kalau misalnya dianggap tidak berhasil, ya, saya rasa wajar pimpinan mengevaluasi, tidak ada masalah,” sebutnya. (Fad).
