HM Arus Abdul Karim Hadiri Munas I ADPSI dan ASDEPSI

Ketua DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim berpose bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, yang juga Ketua ADPSI periode 2019-2025, Khoirudin, di sela-sela penyelenggaraan Munas I ADPSI, di Bandung, Senin (5/5/2025)

JALAFILES, Bandung – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah HM Arus Abdul Karim menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Dewan Perwakilian Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) tahun 2025, di Bandung, Senin (5/5/2025).

Munas yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Jawa Barat, atau lebih dikenal juga sebagai Gedung Sate, berlangsung 5 – 7 Mei 2025. Munas memilih Ketua ADPSI periode 2025 – 2029.

Selama Munas berlangsung, proses pemilihan berjalan lancar dan kondusif. Para ketua DPRD Provinsi se-Indonesia sebagai pemilik suara menetapkan secara aklamasi Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna sebagai Ketua ADPSI yang baru. Buky, yang merupakan kader partai Gerindra, menggantikan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin yang menjabat ketua ADPSI periode sebelumnya.

Saat didaulat memberikan kata-kata pergantian pimpinan ADPSI, Khoirudin menyampaikan ucapan selamat kepada Buky Wibawa.

Ia berharap, kepengurusan ADPSI yang baru nantinya dapat menjaga solidaritas antara DPRD Provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan dapat memfasilitasi pertemuan dengan para gubernur, menteri Dalam Negeri (Mendagri), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hingga bertemu dengan Presiden RI.

“Mudah-mudahan pengurus yang baru ini bisa menjembatani, karena ketua yang baru ini dari Gerindra. Kebetulan presiden kita pun dari Gerindra,” ujar Khoirudin.

Di kesempatan itu, Khoirudin menyampaikan apresiasinya atas dukungan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda yang siap menjadi mediator untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian

Dirinya mendorong kepengurusan ADPSI Periode 2024-2029 dapat melanjutkan rekomendasi hasil Rakornas ADPSI tentang Perubahan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 menjadi Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Harga Satuan Regional (Lumpsum).

Di bagian lain, dalam sambutannya, Buky Wibawa berkomitmen untuk memperkuat sinergi antar DPRD Provinsi di Indonesia serta menjembatani kepentingan pusat dan daerah guna menciptakan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua terpilih itu juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh legislator dari 38 provinsi yang telah memilih dirinya secara aklamasi sebagai ketua ADPSI.

Ia meminta, melalui wadah ADPSI para legislator dapat bekerja secara kolaboratif untuk memperjuangkan aspirasi publik dari seluruh wilayah.

Buky berpesan agar seluruh kepengurusan ADPSI terus menjalin komunikasi secara intens baik secara formal maupun non formal.

“Komunikasi tidak akan memenangkan peperangan, tapi peperangan tidak mungkin menang tanpa komunikasi,” ucapnya.

Sementara itu, mengomentari hasil Munas I ADPSI, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa ADPSI bukan sekadar forum seremonial, melainkan juga adalah tempat di mana para ketua DPRD bisa saling bertukar gagasan dan berperan sebagai ujung tombak demokrasi di daerah.

Dedi, yang kerap disebut KDM, juga menyinggung isu terkait anggaran yang menjadi poin perhatian DPRD.

KDM mengatakan, ia berencana mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto guna meminta penyesuaian regulasi penganggaran DPRD.

“Kita butuh fleksibilitas agar dana bisa dialokasikan untuk program yang benar benar menyentuh masyarakat, bukan sekadar memenuhi administrasi,” tegas KDM.

Acara Munas I ADPSI itu, selain dihadiri KDM, para Ketua DPRD Provinsi dan Sekwan se-Indonesia, juga menghadirkan Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri serta Sekda Provinsi Jawa Barat, dan seluruh Forkopimda Jawa Barat.

Sumber : Humas DPRD Sulteng
Editor : Fadli Baharudin