JALAFILES, Palu – Peristiwa keracunan massal terhadap siswa di sejumlah wilayah, yang diduga akibat program Makan Siang Gratis (MBG), memicu tanggapan berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng).
Ketua Komisi I DPRD Sulteng Sri Indraningsih Lalusu dan Anggota Komisi IV DPRD Sulteng Rahmawati M Nur ikut berkomentar atas insiden itu. Sri dan Rahmawati mendesak pemerintah agar menghentikan sementara pelaksanaan program MBG sampai ditemukan solusi penyelesaiannya.
Hal itu dilakukan untuk mencegah bertambahnya korban keracunan. Kedua srikandi legislator Sulteng itu mengaku prihatin atas apa yang menimpa para siswa. Apalagi, di usia yang tergolong belia, status kesehatan mereka masih rentan dan perlu perlindungan.
“Kami sangat prihatin atas insiden keracunan massal yang diduga terjadi akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga berdampak pada 335 korban. Kami juga turut berempati kepada seluruh pasien serta keluarga yang terdampak,” ujar Sri Indraningsih, Senin (29/9/2025).
Sri meminta agar pihak terkait melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Sehingga, preseden buruk tidak terus berulang dan program MBG betul-betul memberi manfaat, terlaksana dengan baik, lancar dan tidak kontraproduktif.
Sri juga meminta pemerintah perlu memastikan pelayanan kesehatan terbaik bagi korban.
Kader PDIP ini menyayangkan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Menurutnya, insiden itu setidaknya sudah menciderai wibawa pemerintah dan itu akan menjadi sasaran kritik banyak pihak.
Sebelumnya, secara terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Sulteng Rahmawati M Nur menyuarakan desakan agar pemerintah menghentikan sementara program MBG, menyusul insiden keracunan yang dialami oleh sejumlah siswa di SMP Negeri 2 Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, pada Rabu (24/9/2025).
“Kami mendesak agar program MBG dihentikan sementara sampai investigasi tuntas dilakukan. Keselamatan siswa jauh lebih penting daripada keberlanjutan program yang belum siap secara teknis,” tegas Rahmawati
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng itu menilai, kejadian yang menimpa siswa SMPN 2 Taopa merupakan bentuk kelalaian dalam pengawasan pelaksanaan program.
“Dugaan keracunan di SMPN 2 Taopa hari ini merupakan bukti lemahnya pengawasan dan kontrol kualitas terhadap penyediaan makanan dalam program MBG di Parimo,” ucapnya.
Dia meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi makanan, mulai dari dapur penyedia hingga proses makanan diberikan ke sekolah-sekolah.
Dengan tegas Rahmawati menyatakan, bahwa peristiwa itu perlu disikapi serius dan tidak dipandang sebagai hal sepele.
“Jangan melihat insiden ini sebagai kasus biasa. Pemerintah harus segera evaluasi seluruh rantai distribusi makanan, dari dapur sampai ke sekolah, karena ada nyawa anak-anak yang dipertaruhkan,” tegasnya.
Bahkan, dia menyarankan pemerintah untuk segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas peristiwa itu, mengingat jumlah korban dan dampak yang diakibatkannya berskala nasional.
“Ini sudah darurat kesehatan yang menyangkut keselamatan anak-anak kita. Pemerintah harus segera menetapkan KLB agar seluruh sumber daya bisa digerakkan secara cepat dan terkoordinasi,” tukas Rahma. (Fad)
