JALAFILES, Palu – Fraksi PDI-P Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meradang usai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melontarkan pernyataan yang dinilai melecehkan lembaga DPRD Jabar.
Anggota DPRD Jabar dari fraksi PDI-P Doni Maradona Hutabarat menilai pernyataan KDM (Kang Dedi Mulyadi), demikian Gubernur Jabar itu dikenal, telah mendiskreditkan lembaga sekaligus anggota DPRD Jabar.
“Di acara yang saya anggap sakral, di acara Musrembang ada pernyataan gubernur yang perlu kita sikapi. Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Jabar, dan mungkin juga menurut saya mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Jabar,” ujar Doni dalam rapat paripurna pembahasan Raperda di Kantor DPRD Jabar.
Tak terima dengan pernyataan KDM, Doni bersama anggota fraksi PDI-P Memo Hermawan lantas mengajak seluruh anggota DPRD Jabar fraksi PDI-P lainnya untuk walkout dari rapat paripurna, Jum’at (16/5/2025).
Sebelumnya, saat membuka forum musrembang di Gedung Negara Cirebon, 7 Mei lalu, KDM menyampaikan bahwa kebijakan membongkar pemukiman di bantaran sungai kali Bekasi adalah inisiatifnya tanpa perlu meminta persetujuan DPRD. Baginya, ada hal-hal yang memang perlu untuk diorkestrasi bersama, namun ada hal yang butuh penanganan secara cepat sehingga harus segera dieksekusi.
“Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri,” kata Dedi.
KDM lantas menyentil, dahulu para raja-raja tidak membutuhkan lembaga lain untuk menerapkan kebijakan, bahkan tanpa beleid pagu APBD.
“Para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya tapi bagus. Yang ada persetujuan DPR kita sudah beberapa kali SD-nya roboh” ujarnya.
Namun, menurut Doni pandangan KDM keliru dan menyesatkan.
“Negara ini kan dibangun konsep berpolitiknya kan trias politika. Ada lembaga legislatif, yudikatif, ada eksekutif,” terang Doni di ruang Fraksi PDI-P DPRD Jabar, Jum’at (16/5/2025).
Dikatakan Doni, dalam sistem demokrasi eksekutif tidak bisa berjalan sendiri tanpa lembaga legislatif dan yudikatif.
“Dia merasa, sebagai lembaga eksekutif bisa berjalan sendiri, menjalankan pemerintahan. Enggak bisa. Kalau merasa bisa jalan sendiri ya silahkan. APBD-nya urus sendiri Raperda-nya urus sendiri,” kesal Doni.
Di tempat yang sama, anggota fraksi PDI-P lainnya, Memo Hermawan, merasa prihatin atas pernyataan KDM. Menurutnya, legislatif dan eksekutif mestinya membangun sinergitas dan kolaborasi menjadi satu kesatuan dan bukannya saling meniadakan.
“Kami fraksi PDI-P walkout demi kehormatan lembaga DPRD, bukan kehormatan fraksi. Kami merasa prihatin lembaga DPRD direndahkan, dilecehkan,” tegas Memo.
Secara terpisah, saat dimintai tanggapan atas sikap PDI-P di rapat paripurna, KDM menjawab hal itu sebagai sesuatu yang lumrah dalam politik.
“Itu kan hak setiap orang mau walkout atau tidak. Artinya setiap orang berhak, setiap partai politik atau fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya,” kata KDM.
Pada bagian lain, pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menilai aksi walk out yang dilakukan fraksi PDIP saat rapat paripurna di DPR merupakan hal biasa terjadi.
Menurutnya itu adalah langkah fraksi PDIP mengambil peran sebagai partai oposisi, peran sebagai penyeimbang kekuasaan.
Kristian mengatakan, fenomena itu merupakan hal baik dalam rumah demokrasi, memberi ruang bagi cara pandang yang berbeda terhadap kebijakan pemerintah dalam mengakomodir sikap ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
“Hal ini akan mendinamiskan proses check and balance antara DPRD dengan Pemprov,” ujar Kristian, Jumat (16/5/2025).
Bagi Kristian, peran oposisi PDI-P lewat kritik yang disampaikan bisa membatasi lahirnya potensi autoritarianisme kekuasaan.
Ketajaman PDIP dalam mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi pun, akan menjadi pertaruhan penting bagi langkah PDIP yg memilih menjadi lawan politik Dedi Mulyadi.
“Jika berhasil dengan hal ini, maka mereka akan menuainya dalam Pileg dan Pilkada di masa periode berikutnya sebagai konsekuensi meningkatnya kepercayaan pemilih terhadap kinerja PDIP dalam memainkan peran sebagai penyeimbang kekuasaan,” ucapnya. (Fad)
