JALAFILES, Palu – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Wiwik Jumatul Rofiah, mendesak Dinas Kesehatan Sulteng dan RSUD Undata untuk lebih transparan dalam memberikan informasi terkait kegiatan layanan kesehatan. Menurutnya, dengan informasi yang terbuka, sistem layanan prima dibidang kesehatan bisa dicapai.
Desakan itu disampaikan Wiwik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Sulteng bersama Dinas Kesehatan dan RSUD Undata, Selasa (23/09/25), di Ruang Baruga DPRD Sulteng, menyusul temuan miris hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota Komisi IV Marselinus.
“Hari ini kita hadir bukan sekadar formalitas. Kita ingin mendengar langsung persoalan yang terjadi. Jangan ada yang ditutupi. Kalau ada masalah, sampaikan saja agar bisa kita carikan solusi bersama,” tekannya.
Wiwik mengatakan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Undata sebagai rumah sakit rujukan utama di Sulteng. Ia menyindir implementasi program Berani Sehat yang telah diluncurkan sejak Februari 2025, namun dinilai belum sejalan dengan kondisi dilapangan.
Menurut Wiwik, program Berani Sehat gubernur semestinya dipersiapkan secara matang agar program tersebut betul-betul dirasakan dampak positifnya secara luas, dan bukan sebaliknya hanya melahirkan persoalan baru.
“Program itu harus dipersiapkan dengan matang agar tidak menimbulkan masalah baru. Kami ingin tahu strategi yang sudah dijalankan dan langkah-langkah apa yang disiapkan Dinas Kesehatan,” tandasnya.
Politisi PKS Sulteng itu menyinggung kondisi RSUD Undata, mulai dari keterbatasan fasilitas, infrastruktur yang belum memadai, hingga minimnya kualitas sumber daya manusia yang masih menjadi keluhan masyarakat. Ia menilai rumah sakit rujukan provinsi itu seharusnya sudah menerapkan sistem berbasis teknologi yang cepat dan efisien.
Sudah bukan menjadi rahasia, pelayanan di Undata memang tergolong lamban dan masih jauh dari kesan memberi rasa nyaman.
“Banyak pasien yang mengeluh karena lambatnya pelayanan. Hasil pemeriksaan kadang belum sampai ke dokter spesialis karena pencatatannya masih manual. Kalau sistem IT dioptimalkan, hal seperti ini bisa dihindari,” ujarnya.
Tak hanya soal pelayanan, biaya operasional RSUD Undata juga menjadi sorotan. Wiwik menegaskan, lembaganya siap mendukung penuh revitalisasi Undata melalui jalur anggaran. Hanya, ia meminta pihak Undata untuk transparan menyampaikan kendala agar solusi yang diberikan bersifat komprehensif.
“Kami bukan tenaga medis, tapi kami bisa mendorong dari sisi kebijakan dan anggaran. Kalau masalahnya tidak pernah dibuka, maka penyelesaiannya akan terus berulang,” pungkasnya. (Fad)
