Daerah  

Komisi A DPRD Kota Palu Inspeksi Pelayanan di RSUD Anutapura

Komisi A DPRD saat berdiskusi dengan manajemen RSUD Anutapura, Senin (13/10/2025). Foto : Ist

JALAFILES, Palu – Ditengah meningkatnya jumlah orang sakit menjalani rawat kesehatan, Komisi A DPRD Kota Palu melakukan kunjungan kerja sekaligus inspeksi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anutapura Palu, Senin (13/10/2025). Inspeksi digelar dalam rangka memastikan kualitas pelayanan kesehatan di Anutapura telah berjalan optimal dan prosedural.

Dalam kunjungan itu, Komisi A DPRD disambut manajemen RSUD Anutapura dan berdiskusi langsung membicarakan kendala dan kebutuhan pelayanan.

Ketua Komisi A Irsan Satria meminta agar manajemen rumah sakit terus menjaga standar pelayanan yang prima. Terkait hal itu, Irsan berharap ketersediaan tenaga dokter spesialis bisa dipenuhi secara lebih cepat.

Politisi Hanura itu juga menyoroti pagu anggaran tahunan yang perlu dikaji peruntukannya, seperti biaya air serta kebutuhan rutin lainnya.

Sementara itu, anggota Komisi A Rini Haris mengkritik pihak manajemen terkait lamanya penanganan pasien di IGD padahal ruangan rawat inap masih tersedia. Menurutnya, perlu ada penambahan tenaga medis untuk mengurangi beban kerja staf sehingga pelayanan bisa berjalan cepat dan optimal.

Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan RSUD Anutapura, Gusti Ayu Ngurahsusanti, tidak menampik dan mengakui masih ada kekurangan SDM, termasuk tenaga untuk layanan ambulans.

Dikatakan, salahsatu yang menjadi harapan pihaknya adalah ketersediaan sarana ambulans.

“Satu unit ambulans saja biayanya mencapai Rp 1 miliar,” ungjapnya.

Selain itu, Gusti Ayu menyebut, pihak rumah sakit telah mengusulkan penambahan 45 perawat serta sejumlah alat penunjang operasi yang sifatnya mendesak.

Untuk tahun 2026, RSUD Anutapura mengajukan total anggaran Rp219,4 miliar, terdiri dari gaji, BLUD, dan DAK fisik.

Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari pembahasan sebelumnya, di mana DPRD ingin memastikan kebutuhan rumah sakit bisa terpenuhi terutama pada operasional BLUD, pengembangan SDM, dan pelayanan masyarakat. (Fad)