JALAFILES, Palu – Sebanyak sembilan fraksi di DPRD Kota Palu menyatakan menerima klausula Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palu Tahun 2024 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
Pernyataan itu disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi pada rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, di ruang rapat utama, Gedung DPRD Kota Palu, Kamis (3/7/2025).
Persetujuan fraksi untuk membahas Ranperda ke tingkat selanjutnya diberikan usai mendengar penjelasan Walikota mengenai Ranperda.
Dalam penjelasannya, Walikota Palu, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Usman, mengatakan, realisasi APBD secara keseluruhan meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Usman menguraikan, rincian dari APBD itu adalah pendapatan setelah perubahan ditargetkan sebesar 1,8 trilyun dengan capaian realisasi 1,7 trilyun. Kemudian, belanja setelah perubahan dianggarkan sebesar 1,8 trilyun dengan realisasi belanja 1,7 trilyun.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan setelah perubahan, sebut Usman, sebesar 21,4 milyar dengan realisasi bernilai sama.
Berkaitan dengan adanya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), Usman menjelaskan, bahwa hal itu berasal dari anggaran yang peruntukannya tidak bisa digunakan untuk pembiayaan kegiatan.
“Pembiayaan kegiatan dimaksud antara lain dana sertifikasi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional KB, bantuan operasional administrasi kependudukan, dana bantuan operasional sekolah, kas BLUD, kas kapitasi, dana alokasi khusus fisik, dana kelurahan, bantuan operasional kesetaraan, dana insentif daerah serta bantuan operasional P2UKM,” jelasnya.
Atas penjelasan Walikota, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi NasDem, fraksi Demokrat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), fraksi Hanura, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan fraksi Amanat Solidaritas sepakat menerima meski terdapat beberapa fraksi menyertakan catatan.
Juru bicara fraksi PKS, Sucipto, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah rekomendasi dari fraksinya yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Demikian pula halnya disampaikan oleh fraksi Demokrat. Kendati menerima, Demokrat tetap menyertakan catatan penting. (Fad)
