Oleh Saifudin Zuhri*
Baru 3 (tiga) bulan masa kepemimpinan Prabowo berjalan berbagai fenomena sosial mulai mengemuka sebagai respon publik sekaligus barometer terhadap kinerja sebuah kepemimpinan nasional.
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas dalam 100 hari masa kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, menunjukkan indeks rating aproval yang sangat tinggi, yakni mencapai 80,9%.
Data tersebut membuktikan bahwa kepemimpinan Prabowo mendapat apresiasi positif dari masyarakat, bahkan capaian tersebut dinilai oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menunjukkan betapa kuatnya kepemimpinan sang presiden saat ini.
Namun seiring waktu pasca 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran pengukurannya bukan hanya dari aspek kepemimpinan semata namun juga menyasar bagaimana kinerja ekonomi dan respon pasar. Fakta menunjukkan dalam triwulan kinerja ekonomi pemerintah sekarang mulai menunjukkan respon pasar yang cenderung negatif dan semakin gelap.
Simpulan itu didasarkan pada berbagai indikator yang akhir-akhir ini mengemuka, seperti angka pertumbuhan ekonomi yang melambat (hanya sekitar 3% dari target 5%), penurunan penerimaan pajak hingga sekitar 40%, penurunan kurs nilai rupiah terhadap dolar hingga sekitar Rp. 16 ribuan, rontoknya harga saham bank-bank berplat merah, meningkatnya angka PHK, melemahnya daya beli masyarakat, dan lain sebagainya.
Jika rating aproval kepemimpinan banyak dipengaruhi oleh berbagai variabel yang sulit diukur karena acapkali berdasar preferensi subyektif, maka respon pasar merupakan realitas obyektif yang sulit disangkal karena hukum pasar bersifat “the invisible hand”. Intervensi apapun terhadap pasar akan kembali pada bandul keseimbangan (equilibrium) yang ditentukan oleh dinamika pasar itu sendiri.
Namun demikian pasar merupakan muara akhir, sementara sumber utamanya atau hulunya adalah bagaimana kharakter dan kualitas kepemimpinan seseorang.
Untuk menelaah bagaimana kharakter leadership Prabowo akan lebih mudah dipaparkan jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya, yakni Jokowi.
Walaupun Prabowo berkomitmen untuk mengusung “keberlanjutan” dengan pemimpin sebelumnya, namun tetap saja setiap individu pemimpin memiliki kekhasan kharakter kepemimpinan yang berbeda.
Kekhasan itu bukan terjadi dengan sendirinya dan tiba-tiba namun terbentuk dari proses panjang yang melatari kehidupan setiap pemimpin itu dilahirkan, seperti latar belakang keluarga, lingkungan, pendidikan, sosial-ekonomi, sistem budaya, dan lain-lain.
Berbeda dengan Jokowi yang secara sosiologis berasal dari masyarakat akar rumput, bukan dari kalangan elit priyayi. Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto adalah anak dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar. Soemitro merupakan seorang ekonom terkemuka yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada era Orde Baru. Jika dirunut lebih jauh, kakek Prabowo, Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo, masih memiliki darah Kesultanan Agung Mataram dan Kesultanan Yogyakarta. Dengan jelas garis keturunan Prabowo adalah dari keluarga elit bangsawan (aristokrat).
Lain halnya dengan Jokowi yang berasal dari keturunan orang biasa-biasa saja atau masyarakat kebanyakan (grass root). Perbedaan ini tentu saja akan membentuk karakter kepribadian yang berbeda pula. Lihatlah bagaimana cara Jokowi berbicara, cara berjalan, cara makan, cara berpakaian, cara bersalaman, dll akan nampak berbeda dengan Prabowo. Walaupun hal-hal tersebut terkesan sepele dan kebiasaan sehari-hari namun itu semua merepresentasikan jenis habitat sosial dari kedua pemimpin dimaksud.
Memang dalam dunia politik ketika seorang individu menduduki sebuah struktur politik, dalam konteks ini adalah kepala negara, akan tersubordinasi dalam struktur formal dan harus tunduk pada sistem yang ada, namun tetap saja kharakter personality dan struktur kesadaran seorang pemimpin akan diwarnai oleh kharakter habitatnya darimana dia berasal. Faktor inilah yang nanti juga memengaruhi bagaimana kinerja kepemimpinannya, sejak dari bentuk kebijakan, komunikasi publik, dan feed back-nya.
Perbedaan kedua yang cukup signifikan membedakan kharakter kepemimpinan Jokowi dan Prabowo adalah sipil dan militer. Jamak diketahui bahwa Jokowi berasal dari masyarakat sipil biasa, karena itu sistem budaya akar rumput dan pola relasi yang egaliter membentuk pola komunikasi Jokowi yang egaliter pula.
Walaupun Jokowi ketika jadi presiden memiliki kemandirian yang otonom dan sulit ditundukkkan, seperti pada kasus perlakuan Megawati yang tetap saja menganggap Jokowi sebagai “petugas partai”, begitu juga konon dalam beberapa kebijakannya sulit sekali digoyahkan kalau sudah punya kemauan, namun dalam persepsi publik Jokowi terkesan merakyat, sederhana, nerimo, dan hangat.
Lain daripada itu, Jokowi juga berlatar belakang seorang enterpreneur. Kisah hidupnya sebagai pedagang meubel sebelum menjadi pemimpin publik sejak dari walikota Solo hingga presiden membawa pengaruh pada kharakter kepemimpinan dan arah kebijakannya.
Sebagaimana lazimnya seorang pengusaha memiliki keberanian dan kreatifitas untuk menangkap sebuah peluang walau dengan resiko berhutang sekalipun. Untuk ekspansi bisnis seorang entrepreneur dituntut memiliki keberanian dan kemampuan mengambil keputusan strategik di tengah persaingan dan tantangan. Mentalitas berdagang inilah yang melatari berbagai kebijakan publiknya yang berbeda dengan era presiden-presiden sebelumnya.
Sedangkan Prabowo yang berasal dari militer, walaupun dalam performa kepemimpinannya berusaha untuk populis, seperti ditunjukkan di masa kampanye dengan branding gemoy, framming orang tua yang “dianiaya” oleh kedua pesaingnya pada saat debat capres, dan ketika sudah menjabat presiden pun mengeluarkan berbagai kebijakan populis, namun tetap saja publik mempersepsikan bahwa presiden RI yang ke-8 adalah sosok yang tegas, vibrasi suaranya tenor, dan agak-agak mengkhawatirkan jika suatu saat keluar kharakter aslinya.
Itulah perbedaan kharakter kedua pemimpin tersebut yang dibentuk dari proses panjang habitatnya masing-masing. Walaupun ketika masuk dalam struktur politik kekuasaan memungkinkan adanya perubahan tampilan luarnya namun alam bawah sadar biasanya muncul ke permukaan pada waktunya. Gejala ini bisa dilihat pada arah kebijakan dari kedua pemimpin tersebut. Dalam beberapa bulan masa kepemimpinan Prabowo sudah mulai terlihat bagaimana kharakter kepemimpinan memengaruhi arah kebijakannya sekaligus menjadi distingsi di antara kedua pemimpin tersebut.
Jokowi yang berasal dari habitat masyarakat grass root namun berlatar belakang pedagang arah kebijakannya cenderung bersifat praktis, cepat, dan orientasi pemerataan. Pembangunan infrastruktur, BBM satu harga, dan IKN adalah contoh sifat kebijakan yang berorientasi pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.
UU Omnibus Law Cipta Kerja, pelayanan birokrasi yang lebih simpel dan cepat adalah wujud kebijakan yang bertujuan mereformasi mental birokrasi adalah contoh kebijakan yang diturunkan dari cara kerja pedagang yang terbiasa dengan cara kerja yang sat-set. Program hilirisasi adalah model kebijakan yang penuh keberanian dalam mengelola sumberdaya alam dimana kharakter ini turun dari diri seorang enterpreneur yang berani mengambil keputusan drastis dari kebiasaan sebelumnya walau penuh resiko.
Prabowo yang berlatar belakang seorang aristokrat dan militer tentu berbeda dari Jokowi. Jika dipetakan beberapa kebijakan Prabowo dan gaya kepemimpinannya terdapat korelasi dengan latar belakang tersebut.
Karena Prabowo berasal dari struktur sosial yang berada di atas (elit) maka alur kebijakan dari atas ke bawah, top down, atau deduktif.
Inisiatif program dan proses implementasi bersumber dari atas kemudian masyarakat adalah pihak penerima saja. Sebagai contoh adalah kebijakan Food Estate, Koperasi Merah Putih, dan program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Khusus MBG walaupun terkesan populis namun program ini secara politis justru memapankan struktur elit sebagai pihak pemberi. Kharakter kebijakan tersebut merupakan representasi kelas aristokrat yang cenderung mensubordinasi kelas di bawahnya.
Latar belakang militer juga mewarnai gaya kepemimpinan dan bentuk kebijakan presiden ke-8 ini, seperti instruksi retret di Magelang bagi kepala daerah, efisiensi anggaran, dan skema danantara adalah kebijakan yang bernada instruktif yang lazim di dunia militer.
Bahkan dalam menangani sebuah kasus, seperti pemagaran laut, personil TNI diturunkan secara langsung di lapangan adalah fakta yang tak dapat dipungkiri penggunaan gaya-gaya militeristik dalam pemerintahan Prabowo. Demikian halnya munculnya fenomena terbaru tentang peninjuan kembali UU TNI yang terkesan sembunyi-sembunyi dan buru-buru memperkuat dugaan bahwa wajah asli Prabowo sebagai prajurit militer tak dapat lagi ditutupi.
Walaupun dalam dinamikanya seorang pemimpin juga mengalami perubahan dan transformasi, namun latar belakang dan sejarah hidup seorang pemimpin tetap menjadi preferensi dalam menahkodai sebuah kekuasaan. Untuk mengukur legitimasi dan efektifitas kepemimpinan adalah pemberi delegasi kedaulatan yang sesungguhnya, yakni rakyat itu sendiri.
*adalah akademisi, peneliti PR2MEDIA, dan penggiat Perhimpunan Warga Pancasila (PWP), tinggal di Yogyakarta.
