JALAFILES, Palu – Anggota DPRD Kota Palu Muslimun mengawali kegiatan reses tahun 2026 dengan menyambangi warga di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Senin (2/2/2026) sore.
Reses digelar di area UMKM huntap Balaroa jalan Jadi Kaili di kaki gunung Gawalise. Puluhan warga hadir memenuhi lokasi reses.
Dikesempatan itu, Muslimun membuka reses dengan memaparkan kondisi keuangan daerah imbas dari kebijakan efisiensi negara yang berdampak pada penurunan postur anggaran di tahun 2026.
Dikatakan, bila tahun sebelumnya Pemerintah Kota Palu memiliki ruang fiskal yang sudah relatif sempit yakni diangka Rp 1,8 triliun, maka untuk tahun 2026 keadaannya menjadi lebih sempit lagi lantaran terjadi penurunan menjadi Rp 1,7 triliun. Penurunan itu kian membuat Pemkot Palu lebih selektif dalam menyusun program pembelanjaan yang sebelumnya memang sudah merasakan dampak efisiensi.
Akibatnya, kata Muslimun, terjadi pemangkasan signifikan terhadap anggaran untuk lembaganya.
“Pemangkasan untuk kita (DPRD) tahun ini agak cukup besar, 25 persen dari total anggaran (APBD),” tukas Muslimun.
Dengan pemangkasan itu, sebut Muslimun, ia bersama koleganya di DPRD Kota Palu mau tidak mau dihadapkan pada kondisi lebih ketat dalam menjaring aspirasi masyarakat.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya saya yang nantang masyarakat, apa usulannya. Tapi, kali ini porsi untuk teman-teman anggota (DPRD) sudah banyak berkurang (anggaran) pokok-pokok pikirannya,” ujarnya.
Dikatakan, pemangkasan tidak hanya terjadi pada anggaran DPRD, namun berlangsung nyaris di semua OPD Pemerintah Kota Palu.
Muslimun menilai, imbas kebijakan efisiensi pemerintah pusat menjadikan periode ini menjadi masa terberat untuk dijalani.
“Efisiensi ini kan sebenarnya buntut dari ke bijakan pusat yang diturunkan ke daerah. Dan daerah mau tidak mau harus memikirkan bagaimana langkah agar pelayanan publik tetap berjalan baik,”
Beban itu, sebutnya, kian bertambah dengan adanya penerimaan PPPK penuh dan paruh waktu dimana anggaran gaji para pegawai dengan perjanjian kontrak tersebut juga menjadi tanggungjawab daerah.
Namun, kendati kondisi keuangan “babak belur”, Muslimun optimis pelayanan publik tetap akan berjalan baik.
Dia menyampaikan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tetap disahuti secara optimal, tentu dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang dimiliki.
Pada reses itu, terkait penerangan jalan dan pengadaan traffic light, Muslimun akan memfasilitasi usulan tersebut dengan dinas terkait.
Ia meminta agar masyarakat bersabar dengan usulan yang disampaikan mengingat mekanisme realisasi usulan harus melewati tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam ketentuan. (Fad)
