JALAFILES, Palu – Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk memberlakukan sistem lalu lintas dua arah di Jembatan 1 (jalan Gajah Mada – Hasanudin) dan Jembatan 3 (jalan Ki Maja – KH Hasyim Asy’ari) mendapat dukungan Ketua DPRD Kota Palu Rico Djanggola.
Rico menyebut, bila itu diberlakukan, sistem dua arah bisa berimbas pada efisiensi tempuh pengendara, baik itu jarak, waktu dan konsumsi BBM, utamanya bagi masyarakat yang memiliki rutinitas harian dari arah Timur ke Barat dan sebaliknya.
“Dengan dibukanya wacana dua arah di Jembatan 1 dan 3, maka jarak tempuh dan aksesibilitas antara Palu Timur dan Palu Barat akan semakin singkat dan mudah dijangkau,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Dikatakan, dampak efisensi itu sangat penting dari sisi fleksibilitas pergerakan pelaku ekonomi dan mobilitas para ASN dan karyawan swasta.
Dengan begitu, katanya, kebijakan tersebut bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi karena akesesibilitas antar simpul kawasan lebih cepat dijangkau.
Ia memperkirakan, aktivitas ekonomi akan tumbuh cepat di kantung-kantung perdagangan seperti jalan Gajah Mada, jalan Danau Poso, Palu Plaza, jalan Ki Maja dan jalan KH Hasyim Asy’ari.
Hal itu bisa dilihat dari fenomena sebelumnya, dimana saat lalu lintas di Jembatan 1 masih berlangsung dua arah, aktivitas perdagangan di jalan Danau Poso sangat ramai dan hidup. Namun, setelah pemberlakuan satu arah, deretan toko onderdil motor serta usaha lainnya di wilayah itu banyak yang tutup.
Rico yakin, kebijakan pemberlakuan dua arah akan menghidupkan kembali roda ekonomi di kawasan tersebut.
“Sehingga diharapkan roda ekonomi juga akan semakin bertumbuh, khususnya di area-area tersebut,” imbuhnya.
Kendati begitu, Rico mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini harus dirumuskan secara matang. Ia meminta Pemkot Palu, melalui Dinas Perhubungan, untuk melakukan kajian teknis secara menyeluruh agar potensi terjadinya kemacetan di titik-titik kawasan perdagangan bisa diminimalisir.
“Yang terpenting adalah bagaimana Dinas Perhubungan dapat mengatur alur lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan atau stuck di ruas-ruas tertentu,” tegasnya.
Rico menegaskan, lembaganya akan berkomitmen terus mendukung kebijakan yang berdampak luas dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun, harus tetap disertai syarat bahwa kebijakan telah melewati perencanaan yang matang dan terukur lewat kajian yang dilakukan sebagaimana mestinya. (Fad
