JALAFILES, Palu – Anggota DPRD Kota Palu Haekal Ishak menyoroti kebijakan skema prioritas pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.
Haekal mengeluhkan, sederet kebijakan yang dilakukan Pemkot terkesan lebih mendahulukan aspek-aspek non primer yang berorientasi pada fungsi estetik, seperti pembangunan patung dan renovasi taman yang anggarannya cukup besar, ketimbang hal-hal primer.
Padahal, kata Haekal, masih banyak sarana primer seperti infrastruktur yang perlu disediakan dan membutuhkan penanganan secepatnya.
Dia mencontohkan, perbaikan drainase di jalan Sungai Surumana, Danau Lindu dan SIS Aljufri yang tak kunjung tertangani. Haekal mengatakan, tidak hanya sekali dua kali usulan perbaikan itu ia ajukan.
“Sudah beberapa kali saya sampaikan usulan untuk perbaikan drainase di depan Alkhairat serta di Jalan Sungai Surumana, dan Danau Lindu. Disitu kalau hujan airnya meluap,” tukasnya saat mengikuti rapat paripurna penyampaian laporan pimpinan Pansus sekaligus pengambilan keputusan dalam rangka persetujuan rancangan rekomendasi atas pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Palu tahun 2025, di ruang sidang utama kantor DPRD Kota Palu, Senin (25/5/2026).
Politisi PDIP itu juga menyinggung kebijakan pengadaan bus transkota dengan sistem sewa yang relatif menguras belanja rutin padahal dampaknya tidak begitu signifikan.
Karenanya, Haekal meminta agar Pemkot lebih efektif dan realistis dalam mengelola anggaran, sehingga tidak sekadar produktif tapi tepat guna.
“Saya meminta Pemerintah Kota Palu realistis dalam penggunaan anggaran. Mana yang lebih penting pembuatan patung dan taman mewah, serta Bus yang nilainya milyaran, atau memperbaiki drainase. Saya menduga di wilayah Palu Barat tidak diperhatikan,” singgung Haekal.
Haekal berharap Pemkot Palu lebih bisa memprioritaskan aspek mendasar yang memberi manfaat secara luas kepada masyarakat.
“Untuk apa kita anggarkan hingga milyaran untuk perbaikan taman, patung, serta bus, sementara drainase buruk,” ketusnya.
Dikesempatan rapat paripurna tersebut, Haekal juga menyoroti rendahnya ketidakhadiran Wali Kota Palu dalam rapat-rapat paripurna yang membahas laporan pertanggungjawaban Pemkot.
“Dalam rapat paripurna sepenting ini, saya berharap Wali Kota Palu bisa hadir bukan diwakili, atau minimal Wakil Wali Kota,” pungkasnya.
Rapat paripurna itu sendiri dipimpin Wakil Ketua I DPRD Palu, Muhlis U Aca, dihadiri anggota DPRD Palu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palu, Eka Komalasari, dan OPD terkait Pemerintah Kota Palu.**
